E-PAPER
ARSIP
kabar bandung
Rabu, 29 mei 2013 00:23 WIB

11 Daerah Dapat WDP

BLK. FACTORY (GM) - Kabupaten dan kota di Jabar yang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) masih minim. Pemeriksaan sendiri dilakukan untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2012. Dari 12 LKPD yang diserahkan BPK RI Perwakilan Jabar di Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Jabar pada Selasa (28/5), hanya Kota Banjar yang mendapatkan WTP. Sisanya mendapat opini Wajar dengan Pengecualian (WDP).

Selain Kota Banjar, ke-12 daerah itu adalah Kabupaten Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Sukabumi, Kota Sukabumi, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kota Bogor, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Subang, dan Kabupaten Karawang.

LHP BPK RI atas 12 LKPD kabupaten/kota di wilayah Jabar tersebut disampaikan Kepala Perwakilan Provinsi Jabar BPK RI, Slamet Kurniawan kepada pimpinan DPRD dan kepala daerah dari masing-masing kabupaten/kota.

Menurut Slamet, dalam pemeriksaan LKPD pada pemerintah kabupaten/kota TA 2012, BPK masih menemukan sejumlah permasalahan penting yang memerlukan perhatian dan komitmen kepala daerah beserta jajarannya untuk menindaklanjuti sesuai rekomendasi BPK.

"Beberapa permasalahan tersebut antara lain, di sisi pendapatan daerah, BPK menemukan penggunaan langsung penerimaan retribusi daerah. Sehingga penerimaan dan pengeluarannya tidak melalui mekanisme APBD. Ada juga kekurangan penetapan pajak dan retribusi daerah, serta potensi pajak dan retribusi daerah yang belum terpungut," ujarnya.

"Sesuai ketentuan dalam UU No. 15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, paling lambat 60 hari sejak penyampaian laporan hasil pemeriksaan BPK ini, kepala daerah berkewajiban menyampaikan perkembangan tindak lanjut yang dilakukan atas rekomendasi BPK RI," ujarnya.

Khusus kepada DPRD, menurut Slamet, BPK berharap DPRD dapat menindaklanjuti LHP BPK dengan melakukan pembahasan sesuai kewenangannya. Jika terdapat beberapa hal yang belum jelas, DPRD dapat meminta penjelasan kepada BPK dalam rangka menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK tersebut.
(B.96)**