E-PAPER
kabar utama
Jumat, 12 april 2013 00:01 WIB

Tidak Peroleh Tunjangan Fungsional

Ribuan Guru Honorer Gigit Jari

PERINTIS KEMERDEKAAN (GM) - Dianggap tidak memenuhi kewajiban jam mengajar selama 24 jam dalam sepekan, ribuan guru honorer Kota Bandung harus gigit jari karena tidak memperoleh tunjangan fungsional dari pemerintah.
"Dari 17.000 guru honorer di Kota Bandung, sebelumnya ada 7.000 guru honorer yang memperoleh tunjangan fungsional. Tetapi untuk tunjangan fungsional yang turun kali ini, diperkirakan kurang dari 7.000 guru honorer yang memperolehnya. Padahal, tunjangan fungsional merupakan tambahan penghasilan satu-satunya bagi mereka," ujar Ketua Forum Komunikasi Guru Honorer (FKGH) Kota Bandung, Yanyan Herdiyan di Gedung Indonesia Menggugat, Jln. Perintis Kemerdekaan, Kamis (11/4).

Adapun tunjangan yang diterima masing-masing guru honorer berkisar Rp 1.600.000 per semester atau antara Rp 300.000-Rp 400.000 per bulan.

Yanyan mengatakan, di beberapa sekolah, kesempatan guru honorer untuk memperoleh waktu mengajar selama 24 jam sepekan memang cukup sulit. Hal itu dikarenakan jumlah kelas dan guru yang tidak sebanding. Apalagi kesempatan untuk mengajar selama 24 jam sepekan ini lebih diutamakan bagi guru PNS.

"Sehingga dalam Dapodik (Data Pokok Pendidik) guru honorer dinyatakan tidak sesuai dengan syarat untuk memperoleh tunjangan fungsional. Karena berdasarkan UU No. 14/2005 tentang Guru dan Dosen, segala bentuk tunjangan harus berdasarkan Dapodik," ujarnya.

Tetapi, lanjut Yanyan, FKGH Kota Bandung menganggap hal ini tidak adil. Karena guru honorer dan guru PNS sama-sama turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa. "Mereka sama-sama mengajar, sehingga wajar jika tetap memperoleh tunjangan fungsional," tegasnya.

Dengan kondisi ini, FKGH Kota Bandung mengancam akan melakukan aksi untuk menekan pemerintah agar tetap memberikan tunjangan fungsional kepada guru honorer.

"Ya kita akan lakukan aksi bersama para guru honorer. Ini mungkin bukan hanya terjadi di Kota Bandung, tetapi juga di kota/kabupaten lain di Jabar, bahkan Indonesia. Karena ini merupakan kebijakan nasional," tuturnya.

Hal serupa terjadi di Kab. Bandung. Ada ratusan guru honorer yang juga tidak memperoleh tunjangan untuk semester ini. "Sebenarnya sudah ada kebijakan jika guru honorer diberi kesempatan untuk mengajar 24 jam selama sepekan. Tetapi ternyata tidak tercantum dalam Dapodik. Sehingga mereka tetap tidak menerima tunjangan fungsional," kata Ketua Umum Forum Komunikasi Guru Honorer Sekolah (FKGHS) Kab. Bandung, Toto Ruhiyat.

Toto juga berharap, guru honorer tetap bisa memperoleh tunjangan fungsional yang dananya berasal dari APBN.

Sudah layak

Sementara itu, Sekretaris Federasi Guru Independen Indonesia (FGII), Iwan Hermawan menegaskan, sudah selayaknya guru honorer mendapat tunjangan fungsional tanpa melihat jam mengajarnya. Karena mereka terkadang lebih sering menggantikan guru PNS untuk mengajar. Apalagi, tunjangan fungsional merupakan satu-satunya tambahan kesejahteraan yang bisa diperoleh guru honorer.

"Kecuali guru yayasan, guru honorer tidak memperoleh tunjangan profesi dan tunjangan sertifikasi. Sehingga selayaknya guru honorer memperoleh tunjangan fungsional," ujar Iwan.

Sementara itu, berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 74/2008 tentang Guru, Pasal 52 menyebutkan, beban kerja guru paling sedikit harus memenuhi 24 jam tatap muka dan paling banyak 40 jam tatap muka dalam 1 minggu, pada satu atau lebih satuan pendidikan yang memiliki izin pendirian dari pemerintah atau pemerintah daerah.

Sedangkan Pasal 63 tentang sanksi guru yang tidak dapat memenuhi kewajiban melaksanakan pembelajaran 24 jam tatap muka, dan tidak mendapat pengecualian dari menteri, dihilangkan haknya untuk mendapat tunjangan profesi, tunjangan fungsional atau subsidi tunjangan fungsional, dan maslahat tambahan.
(B.98)**
ARSIP