E-PAPER
kabar utama
Kamis, 30 mei 2013 00:24 WIB

Ganggu Kerukunan Umat Beragama

Heboh Sekte Seks Bebas

JLN. JAWA (GM) - Kalangan penegak hukum dan Pemerintah Kota Bandung dibuat kaget dan heboh dengan munculnya isu keberadaan sekte seks bebas di Kota Bandung. Terlebih isu miring itu muncul dengan embel-embel keterlibatan salah satu pejabat serta instansi di lingkungan Pemkot Bandung.
Sebuah surat yang beredar menyebutkan, sekte seks bebas ini juga diikuti kalangan pegawai negeri sipil (PNS) Kota Bandung. Berbentuk surat perintah, isinya menganjurkan para pegawai untuk ikut bergabung dalam aliran atau ritual sesat tersebut.

Berdasarkan data yang yang diperoleh "GM", isi surat perintah yang memiliki satu lampiran berisi 10 nama PNS tingkat 1 di lingkungan lembaga tersebut sebagai berikut:

Pemerintah Kota Bandung Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung, Jalan Caringin No. 103 telepon/faks. 022 5410503 Bandung. Surat Perintah No. 41/019-C-Kapuserda.

Memerintahkan para karyawan/ti di lingkungan Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung, yang nama-namanya tercantum di lampiran surat ini. Melaksanakan tugas mengikuti ritual seks bebas di dalam misa hitam sesuai dengan jadwal dan lokasi yang telah ditentukan, kalender tahun 2013.

1. Ritual ini atas izin penggembala sidang Gereja XX dalam misa hitam yang diadakan pada acara-acara tertentu

2. Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Keperpusda No. DPA: 1.24. 01.01.03.52 tanggal 1 Januari 2013.

2. Untuk Kepentingan Dinas dan Pribadi Sangat Rahasia

Demikian surat tugas ini agar dilaksanakan sebagaimana mestinya, dengan penuh rasa tanggung jawab serta melaksanakan hasilnya kepada Kepala Kantor Perpusatakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung dan Gembala XX Pasteur.

Ditetapkan di Kota Bandung pada tanggal 31 Januari 2013, Kepala Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung, Dr. H. Muhammad Anwar, M.Si.

Pembina Tk 1 NIP 96701311994121001

Surat ini dilengkap tanda tangan, stampel Pemkot Bandung, dan materai Rp 6.000. Selain itu, dalam lampiran surat juga tercantum 10 nama karyawan lembaga tersebut, di antaranya lima orang laki-laki dan lima orang perempuan. Dalam lampiran juga disebutkan, masing-masing daftar nama sudah ditentukan melakukan seks bebas dengan beberapa wanita dan pria dengan nomor kamar berbeda.

Fitnah

Menyikapi surat tersebut, Kepala Perpusda Kota Bandung, Muhammad Anwar akhirnya melaporkan pada pihak kepolisian, Rabu (29/5) pukul 14.00 WIB. Didampingi dua stafnya, Anwar membuat laporan di Sentra Pelayanan Kepolisian (SPK) Polrestabes tentang pemalsuan surat dengan nomor laporan LP/ 1347/V/2013/POLRESTABES.

"Saya tegaskan, surat tersebut fitnah. Atas dasar itulah saya melapor. Saya serahkan masalah ini pada penegak hukum. Ini sudah memalsukan dokumen dan pencemaran," katanya kepada wartawan, usai membuat laporan.

Anwar menegaskan, isi surat sama sekali tidak benar. Soal tanda tangan dan pengejaan nama pun menurutnya tidak benar atau sepenuhnya salah. Surat perintah, tegasnya, sama sekali tidak pernah dibubuhi materai. "Saya serahkan pada pihak berwajib. Tanda tangan itu bukan tanda tangan saya. Dan surat perintah tidak bermaterai. Tidak ada surat bermaterai," ujarnya.

FKUB terkejut

Kabar adanya sekte seks bebas di Kota Bandung ini juga mengagetkan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Bandung. Ketua FKUB Kota Bandung, Dr. H. Ahmad Suherman mengaku mengetahui kabar itu beberapa waktu lalu dari pihak kepolisian.

"Kami cukup kaget, meski baru sebatas tahu dan belum yakin betul. Memang sudah ada pembicaraan dengan pihak polrestabes dan rencananya akan didiskusikan dalam waktu dekat," ujar Ahmad kepada wartawan, kemarin.

Ditambahkan, setelah mendapat informasi tersebut, pihaknya terus melakukan koordinasi. Ia menilai, benar tidaknya informasi yang berkembang patut didalami karena berpotensi mengganggu keamanan, ketertiban masyarakat serta kenyamanan dalam beribadah, termasuk kerukunan umat beragama di Kota Bandung.

"Jelas di situ (dalam surat, red) menuliskan nama sebuah gereja. Ini 'kan sudah menjelekkan nama tempat ibadah. Padahal bagi umat kristiani gereja itu tempat suci," tuturnya.

Soal sekte seks bebas, Ahmad pun menilai hal itu sangat bertentangan dengan aturan dan ajaran agama mana pun. Bahkan di dalam Islam, tindakan itu jelas masuk kategori haram. "Tidak ada satu agama pun yang membenarkan sekte itu. Apalagi sekte seks bebas. Ini jelas dilarang dan haram," tegasnya.

Mengenai sikap FKUB, Ahmad menyatakan, pihaknya akan bekerja sama dengan Polrestabes Bandung. Pihaknya akan membantu dalam meneliti dan menyelidiki kebenaran isu sekte seks bebas tersebut. Ditanya apakah FKUB menduga sekte itu ada, Ahmad belum bisa memastikan.

"Masih samar benar tidaknya. Makanya perlu penelitian dan penyelidikan lebih lanjut. Katanya 'kan kegiatan sekte itu berpindah-pindah, makanya perlu pendalaman. Sejauh ini, kami sendiri belum menerima laporan langsung dari masyarakat. Penyelidikan harus betul dan hati-hati," tandasnya.

Surat palsu

Sementara itu, Kapolrestabes Bandung Kombes Pol. Abdul Rakhman Baso menyatakan, pihaknya akan menelusuri dan menyelidiki kebenaran kabar mengenai isu sekte seks bebas ini. "Memang ada informasi seperti itu. Tapi fakta secara konkret belum ada. Ini 'kan masih semacam katanya-katanya," papar Rakhman kepada wartawan saat menghadiri acara PT Pos dan Giro di Jln. Cilaki, Rabu (29/5).

Kendati begitu, pihaknya sudah melakukan penyelidikan untuk menelusuri isu yang berembus untuk mengetahui kebenarannya. "Kami selidiki dan bekerja sama dengan pemuka agama serta FKUB," paparnya.

Kasubag Humas Polrestabes Bandung, Kompol Rosdiana menambahkan, Kepala Perpusda sudah memberikan laporan resmi kepada SPK, karena merasa difitnah telah disebutkan ikut ambil bagian dalam pelaksanaan sekte seks bebas.

"Kita akan selidiki apakah surat itu asli atau tidak. Namun menurut pelapor, surat itu palsu. Nama pelapor dan tanda tangannya tidak benar," papar Rosdiana.

Setelah mendapat laporan, pihaknya akan melakukan penyelidikan lebih dalam. Kemungkinan, pihaknya pun akan memanggil pengurus rumah ibadat yang ada sangkut pautnya dan tertera dalam surat yang beredar.

"Kita telusuri dulu apa yang sesuai dengan laporan yang disampaikan Kepala Perpusda. Setelah itu mungkin penyelidikan akan mengarah pada penelusuran ada tidaknya kegiatan (sekte seks bebas, red). Kalau ada, tentu akan kita lakukan penegakan hukum," jelasnya.

Hal senada disampaikan Kasat Reskrim Polrestabes Bandung, AKBP Trunoyudho Wisnu Andhiko. Pihaknya masih mempelajari laporan yang masuk. Pihaknya masih akan melihat barang bukti yang ada untuk dapat menyelidiki laporan lebih lanjut.

"Apa yang dipalsukan belum ada alat buktinya. Kalau misalnya fitnah, kita lihat dulu alat buktinya. Kita pun belum bisa terlampau dini menyimpulkan dan masih melakukan proses penyelidikan," ujarnya.

Jika ada dua alat bukti, kata Wisnu, pihaknya bisa melakukan proses lebih lanjut. Penyelidikan bisa mengarah pada Pasal 263,266 KUHP tentang Pemalsuan Dokumen atau Pasal 310 tentang Pencemaran Nama Baik.
(B.114)**
ARSIP