E-PAPER
ARSIP
kabar padalarang
Minggu, 31 oktober 2013 0-:14 WIB

Jelang Pemberlakuan UU BPJS

Akreditasi Puskesmas Terhambat Tenaga Medis

NGAMPRAH (GM) - Di Kabupaten Bandung Barat (KBB) terdapat 32 unit puskes­mas. Namun, dari jumlah tersebut hanya 12 puskesmas yang sudah terakreditasi. Puskesmas terakreditasi ini sangat penting menjelang pemberlakuan Undang-undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan pada awal tahun 2014.

Kepala Dinas Kesehatan (Din­kes) KBB, Pupu Sari Rohayati mengatakan, kendala utama yang menghambat proses akre­ditasi sejumlah puskesmas ada­lah minimnya tenaga medis. "Ka­mi memang terus mela­ku­kan upaya pengakreditasian. Akan tetapi, kami tidak bisa langsung melakukan. Kita laku­kan secara bertahap," kata Pupu di sela-sela kegiatan Sosialisasi UU BPJS di Pusat Pendidikan Teritorial (Pusdikter), Jln. Gadobangkong, Rabu (30/10).

Dalam upaya mendapatkan akreditasi, Pupu memastikan, penyiapan berbagai hal yang dibutuhkan terus dilakukan, termasuk pelayanan medis dan perbaikan sarana dan prasa­rana. "Di tengah keterbatasan, berupaya melayani dengan baik. Pembenahan sarana dan pra­sarana pun terus kami lakukan," tegasnya.

Diungkapkannya, target sa­saran BPJS di KBB sebanyak 600 ribu jiwa. Sebelumnya, me­reka merupakan warga yang ter­daftar sebagai peserta berbagai jaminan sosial dari pemerintah, seperti Jamkesmas, Jamsostek, Askes, dan Asabri. Secara kese­lu­ruhan, jumlah total penduduk KBB sebanyak 1,5 juta jiwa.

"Setiap produk jaminan sosial nantinya akan disatukan dalam satu badan. Selama setahun terakhir, kami sudah bekerja sama, seperti dengan Askes, dalam hal penyatuan data-datanya," paparnya.

Dikatakannya, pemberlakuan BPJS akan dilakukan secara ber­tahap hingga 2019. Diharapkan, dalam lima tahun ke depan, seluruh warga KBB sudah tergabung sebagai anggota BPJS. "Kita akui, pada tahun-tahun awal, target sasaran BPJS masih terbatas pada anggota jaminan sosial dari pemerintah dulu," tegasnya.

Kesiapan SDM

Sementara itu, Bupati Bandung Barat, H. Abubakar me­nga­takan, kesiapan SDM me­megang peranan penting menjelang penerapan BPJS. Karena itu, ia mengimbau kepada para pelaksana di dinas terkait untuk berupaya memahami skema BPJS.

"BPJS tidak hanya bergantung pada sosialisasi. Penerapan BPJS harus disertai juga dengan peningkatan pelayanan," katanya.
(B.84)**