E-PAPER
ARSIP
kabar bandung
Kamis, 30 mei 2013 00:49 WIB

Bandung Dikepung Minimarket Ilegal

SURAPATI (GM) - Pemerintah Kota Bandung dinilai tidak tegas dalam menerapkan aturan minimarket. Saat ini jumlah minimarket semakin marak, bahkan minimarket ilegal semakin menjamur.

Ketua Persatuan Pedagang Warung dan Pasar Tradisional (Pesat) Jawa barat, Usep Iskandar Widjaya mengatakan, saat ini jumlah minimarket di Kota Bandung sudah mencapai lebih dari 400 unit outlet. Bahkan yang lebih memprihatinkan, jumlah minimarket ilegal semakin menjamur.

"Dari sekitar 400 unit outlet minimarket di Kota Bandung hampir 90% ilegal," jelas Usep saat dihubungi "GM", Selasa (28/5).

Tentunya hal tersebut membuat para pedagang warungan dan pasar tradisional semakin terpuruk. Bahkan banyak yang gulung tikar.

"Sudah ada ribuan pedagang yang kolaps akibat maraknya minimarket," jelasnya.

Dikatakan, menjamurnya minimarket ilegal ini akibat lemahnya pengawasan pemerintah kota. Sebab hanya dengan izin tetangga dari induk perusahaan, mereka sudah bisa beroperasi.

"Ini sangat menyedihkan, tindakan tegas dari pemerintah pun tidak ada, padahal jelas itu merupakan pelanggaran. Seperti di wilayah Bandung Timur, kita sudah memantau di sana ada sekitar 27 minimarket, tetapi ternyata hanya tiga yang memiliki izin, yang lainnya tidak berizin," katanya.

Menurutnya, maraknya minimarket ilegal tersebut jelas sangat memprihatinkan. Pemerintah tidak memedulikan ekonomi kerakyatan. Terlebih maraknya minimarket ilegal pun ikut membunuh para pedagang kecil.

"Sekarang ini warung dan pasar tradisional semakin terpuruk, apalagi minimarket semakin mengepung pasar tradisional," katanya.

Tidak hanya itu, yang lebih memprihatinkan lagi saat ini minimarket sudah menyebar ke perdesaan sehingga mengganggu perekonomian masyarakat perdesaan.

"Bahkan selama ini sistem zonasi pun dilabrak. Mestinya jarak antara minimarket yang satu dengan yang lainnya itu sekitar 500 meter sampai 1 km. Tetapi sekarang ini sudah banyak minimarket yang berdampingan. Anehnya lagi, mendapat izin dari pemerintah dan tidak ada tindakan tegas, seakan dibiarkan begitu saja," katanya.

Usep meminta para wakil rakyat untuk memperhatikan hal ini dan melakukan langkah positif dalam mengembangkan ekonomi kerakyatan.
(B.99)**