E-PAPER
ARSIP
kabar cimahi
Kamis, 04 april 2013 00:47 WIB

BPS Jawa Barat Sosialisasikan Sensus Pertanian

D. HARDJAKUSUMAH (GM) - Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat melakukan sosialisasi sensus pertanian 2013 bagi kelompok tani dan perwakilan kelurahan di Kota Cimahi. Sensus pertanian 2013 yang akan dilaksanakan mulai tanggal 1 hingga 31 Mei mendatang tersebut, antara lain dalam rangka mengetahui perkembangan lahan pertanian, budi daya kehutanan, dan pengelolaan usaha pertanian.
Kepala BPS Jabar, Gema Purwana kepada wartawan mengatakan, untuk memaksimalkan program rutin 10 tahunan itu, pihaknya telah melakukan pembekalan bagi instruktur daerah pada bulan Maret dan pelatihan petugas pada April tahun lalu.

"Sensus pertanian merupakan metode statistik untuk pengumpulan, pengolahan serta diseminasi data struktural pertanian yang berada di seluruh Indonesia," katanya, usai acara yang berlangsung di Aula Gedung A Pemkot Cimahi, Jln. Demang Hardjakusumah, Kota Cimahi, Rabu (3/4).

Menurut Gema, sensus tersebut dimaksudkan untuk mengumpulkan skala usaha dan input usaha pertanian, penguasaan dan penggunaan lahan, luas tanam, irigasi, peternakan budi daya dan penangkapan ikan, budi daya kehutanan dan sosial ekonomi di kawasan hutan serta pengelola usaha pertanian.

Demi menghasilkan data dengan biaya yang efektif dan sesuai sistem statistik nasional, tambahnya, pelaksanaan sensus pertanian 2013 menggunakan data hasil sensus penduduk 2010 yang dirancang sebagai bagian integrasi statistik nasional.

Gejala umum

Saat ditanya mengenai validasi data yang kemungkinan ada yang tidak sesuai dengan perkembangan yang terjadi saat ini, pihaknya mengaku melakukan sensus tersebut mencakup dua jenis. Yakni dari aspek fisik dan apsek luas panen yang dilakukan setiap bulan.

Terkait kecenderungan semakin terkikisnya luas lahan pertanian akibat alih fungsi lahan pertanian, hal itu merupakan gejala umum, khususnya di wilayah Jabar. Menurutnya, BPS tak punya kewenangan dalam masalah tersebut, melainkan sebatas melakukan pemantauan.

"Untuk menghentikan alih fungsi lahan, kewenangannya ada di dinas kabupaten/kota. Kami hanya melakukan pemantauan. Sebagai contoh di wilayah utara banyak terjadi penyusutan lahan, tapi di selatan banyak petani melakukan tumpangsari," pungkas Gema.
(B.35)**