E-PAPER
ARSIP
kabar utama
Senin, 30 september 2013 00:45 WIB

Buku Nikah di Jabar Kosong

BALEENDAH (GM) - Sejak Agustus lalu, Kementerian Agama RI belum mengedrop buku nikah ke Kabupaten Bandung, sehingga terjadi kekosongan. Sebagai gantinya, pasangan pengantin yang baru melaksanakan akad nikah, hanya diberi surat keterangan telah menikah yang ditandatangani kepala kantor urusan agama (KUA) setempat.
"Dropping terakhir dari pusat pada bulan Mei lalu, setelah itu tidak ada lagi kiriman. Dampak belum dikirimnya buku nikah baru terasa Agustus, karena persediaan sudah habis sama sekali. Kekosongan buku nikah bukan hanya menimpa Kabupaten Bandung, tapi juga kabupaten/kota seluruh Indonesia," kata Kepala Kemenag Kabupaten Bandung, Imron Rosadi melalui Kasi Bimas Islam, Yona Maulana di Baleendah, Jumat (27/9).

Ia tidak mengetahui secara pasti penyebab keterlambatan pengiriman surat nikah. Informasi yang didapat, penyebab keterlambatan terkait dengan tender pengadaan buku nikah yang baru dilaksanakan bulan Juni.

Kekosongan buku nikah sendiri bukan yang pertama kali. Peristiwa serupa juga terjadi dua tahun lalu. Awalnya ketiadaan buku nikah sempat menimbulkan banyak protes di masyarakat. Mereka meragukan keabsahan surat keterangan nikah tersebut yang kekuatan hukumnya dinilai lemah atau tidak sekuat buku nikah. Namun setelah diberi penjelasan, tidak banyak lagi yang mempersoalkan ketiadaan buku nikah.

Dijelaskannya, keterangan surat nikah ini kekuatan hukumnya sama dengan buku nikah, karena sama-sama tercatat dalam register. Dalam hal ini sah secara hukum agama dan negara. Tahun ini Kemenag Kabupaten Bandung mengajukan permohonan untuk 40 ribu buku nikah. Pengiriman dilakukan bertahap atau 10.000/triwulan.

Hingga pertengahan September, warga Kabupaten Bandung yang melangsungkan pernikahan tercatat sebanyak 25 ribu pasangan. Biasanya pada bulan haji seperti sekarang, pasangan yang hendak melaksanakan pernikahan jumlahnya naik berkali-kali lipat.

"Tentunya kita semua berharap akhir September ini atau paling lambat Oktober, sudah datang kiriman buku nikah. Begitu buku nikahnya ada, kita langsung serahkan kepada pasangan yang sudah menikah tapi baru mengantongi surat keterangan nikah. Tidak boleh diwakilkan karena harus ditandatangani setiap pasangan nikah," kata Yona.

Buku nikah sangat dibutuhkan dalam pengurusan dokumen penting seperti paspor, akta kelahiran, kartu tanda penduduk (KTP), kartu kelurga (KK), kependudukan, pendidikan, kesehatan, menyekolahkan anak, ibadah haji, dan umrah.

Mengakui

Sementara itu, Kantor Kementerian Agama Jawa Barat mengakui sejumlah daerah kekurangan buku nikah. Namun demikian, para petugas tetap mengantisipasi untuk tidak memperlambat pelayanan kepada masyarakat.

"Kita akui sejumlah daerah sudah banyak yang mengeluh terkait habisnya stok buku nikah, namun pelayanan kepada masyarakat tetap tidak boleh terganggu," kata Kepala Bidang Urusan Agama Islam Kanwil Kementerian Agama Jawa Barat, Dr. H. Sukandar, M.Ag. saat dikonfirmasi "GM", Minggu (29/9).

Dikatakan Sukandar, pihaknya telah mengajukan buku nikah sejak dua bulan lalu dan pihak pusat akan mengirim buku nikah pada akhir September ini.

"Kita masih menunggu kiriman buku nikah yang baru, meski hingga kini belum ada realisasinya," katanya.

Sukandar menjelaskan, guna memberikan pelayanan yang prima, para lebe atau pembantu penghulu yang bertugas di setiap KUA di Jawa Barat, tidak diperkenankan memberikan standar atau patokan tarif untuk pencatatan biaya nikah. Apalagi, setiap pasangan yang telah dinikahkan tidak langsung menerima buku nikah.

"Kita selalu ingatkan para lebe agar tidak mematok tarif biaya nikah sehingga menjadi keluhan masyarakat," katanya.

Menurutnya, para petugas harus memberikan pelayanan prima sekaligus menyosialisasikan biaya pencatatan biaya nikah yang besarannya hanya Rp 30 ribu.

"Petugas kita khususnya di KUA sering menjadi sasaran tudingan terkait tarif ini. Padahal biaya nikah telah ditetapkan sebesar Rp 30 ribu," katanya.
(B.104/B.46)**