E-PAPER
ARSIP
kabar bandung
Jumat, 05 april 2013 00:31 WIB

Penangguhan UMK Penuh Rekayasa

Buruh Gugat Gubernur

DIPONEGORO (GM) - Adanya surat Keputusan Gubernur Jabar No. 561/Kep.56-Bangsos/2013 tentang Izin Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Jabar, dianggap penuh rekayasa, manipulasi, dan intimidasi. Dalam surat yang terbit tanggal 18 Januari 2013 itu, Gubernur Jabar Ahmad Heryawan mengizinkan 257 perusahaan di 11 kabupaten/kota untuk menangguhkan pelaksanaan UMK 2013.

"Penangguhan UMK menimbulkan pemiskinan secara sistemik dan struktural. Sementara ongkos kehidupan terus naik," ungkap Arif Yogiawan dari Tim Advokasi Buruh untuk Upah Layak, saat membacakan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung, Jln. Diponegoro, Kamis (4/4).

Dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim, Lulik Tri Cahyaningrum, sedikitnya 100 buruh turut mengikuti sidang. Mereka memenuhi ruang sidang hingga banyak yang tidak kebagian kursi. Selama persidangan berlangsung, penjagaan cukup ketat dilakukan kepolisian.

Dalam materi gugatan yang dibacakan secara bergiliran ini, disebutkan komponen hidup layak (KHL) adalah standar kebutuhan hidup bagi pekerja atau buruh lajang untuk memenuhi kebutuhan hidup layak setiap bulannya. Adanya penundaan upah telah melanggar hak-hak buruh untuk mendapatkan kehidupan layak.

"Akibat pelanggaran itu, para buruh tidak bisa memenuhi makan, minum, sandang yang layak. Tidak bisa memenuhi kebutuhan perumahan, pendidikan, kesehatan, kebutuhan rekreasi, dan jaminan hari tua, baik bagi buruh sendiri maupun bagi keluarganya," terang Arif.

Gubernur Jabar disebutkan telah mengeluarkan dasar hukum berupa izin penangguhan pengupahan. Dampaknya, ada 257 perusahaan di 11 kabupaten/kota melakukan penangguhan UMK 2013. "Akibat dasar hukum itu berdampak para tergugat tidak mengalami kenaikan UMK," katanya.

Menurut Arif, penangguhan tersebut dibuat dengan cara-cara yang melanggar hukum yang dilakukan perusahaan. "Misalnya, ada perusahaan yang mengancam buruh untuk mau menandatangani penangguhan, Dinas Tenaga Kerja menekan buruh, tidak ada kesepakatan serikat dengan perusahaan untuk penangguhan UMK, adanya intimidasi terhadap buruh, dan lain-lain," bebernya.

Cacat hukum

Sementara itu, Teguh Khasbudi dari Biro Hukum dan HAM yang mewakili tergugat menyatakan, gugatan tersebut dinilai cacat hukum. Alasannya, penggugat tidak memiliki kedudukan hukum yang kuat, karena sebagai konfederasi serikat pekerja tidak merepresentasikan buruh dari 257 dari 11 perusahaan di kabupaten/kota di Jabar.

"Padahal yang memiliki perjanjian dengan buruh adalah perusahaan dan buruh atau serikat pekerja yang ada di dalam perusahaan di 257 dari 11 perusahaan di kabupaten/kota," ujarnya.

Selain itu, penangguhan sudah melakukan kesepakatan dengan masing-masing serikat pekerja dan buruh. Keputusan gubernur itu juga berdasarkan saran dari Dewan Pengupahan. "Kesepakatan tertulis dilakukan jujur dan terbuka. Mohon majelis untuk menyatakan gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima," kata Teguh.
(B.110)**