E-PAPER
ARSIP
kabar daerah
Kamis, 04 oktober 2012 01:05 WIB

Buruh Tuntut Kenaikan Gaji

SUBANG (GM) - Meski gelombang aksi unjuk rasa buruh terfokus di Kota Bandung dan Jakarta, buruh pabrik garmen PT Bunivitex Indonesia di Kp. Ciberes, Patokbeusi, Subang, lebih memilih menggelar aksi serupa di tempat kerjanya, Rabu (3/10). Mereka melakukan aksi mogok kerja menuntut agar manajer operasional perusahaan diganti. Selain perbaikan waktu kerja, termasuk menaikkan gaji.

"Kami kesal karena manajer oprasional perusahaan tiba-tiba diganti dan bertindak seenaknya saja," kata Ela, salah seorang karyawati di sela-sela aksi, kemarin.

Karyawan lain pun meminta perusahaan memberikan hak sesuai jasa dan tenaga dengan sistem pembayaran yang berlaku. "Memang sebelum resmi diangkat, kami dididik terlebih dahulu selama 3 bulan tapi setelah itu 'kan harus trasparan," kata Fauzi, buruh lainnya.

Dalam aksinya mereka melakukan pembakaran ban bekas disertai orasi. Mereka pun membentangkan karton bertuliskan protes terhadap kebijakan perusahaan yang dinilai merugikan.

Tidak lama kemudian, Dirut PT Bunivitex Indonesia, Hadi Prabowo Buntara didampingi Kapolsek AKP Yaya dan Danramil Patokbeusi, Kapten Inf. M. Safrudin menemui massa. Ia memberikan penjelasan bahwa pihaknya akan memperbaiki dan menindak bila ada stafnya yang berbuat nakal.

Setelah itu, lebih dari ratusan buruh yang berunjuk rasa membubarkan diri dan kembali bekerja. Namun beberapa di antaranya diperbolehkan untuk pulang.

Kepada wartawan, Hadi berterima kasih atas aspirasi yang disampaikan. Karena perusahaan yang baru berdiri dan merekrut karyawan April lalu ini terus melakukan gevaluasi ke dalam.

"Sekarang saja dari Disnaker Subang sedang mengevaluasi kalau-kalau ada kekeliruan dan soal perekrutan pegawai memang masih terbatas dan selalu kita training terlebih dulu," ujarnya.

Dengan begitu, ia mengakui, kemungkinan adanya keluhan upah di bawah upah minimum kabupaten (UMK) bisa saja terjadi. "Karena beberapa di antaranya memang masih dalam proses percobaan," jelasnya.

Sistem outsourcing

Sementara itu, puluhan buruh yang tergabung dalam Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) berunjuk rasa di depan kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Subang, dilanjutkan ke Gedung DPRD Subang. Kedatangan mereka untuk mendesak pemerintah agar menghapus sistem kerja kontrak dan outsourcing serta menuntut upah yang layak.

Para buruh juga menuntut segera disahkannya UU tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) serta mendesak Pemkab dan DPRD Subang untuk membuat regulasi daerah yang melindungi hak-hak kaum buruh. Mereka pun menolak upah murah dan mendesak Dewan Pengupahan Subang menaikkan upah buruh tahun 2013 mendatang.

"UMK Subang yang kini Rp 862 ribu bagi kami masih belum layak, karena itu tahun 2013 kami meminta Dewan Pengupahan menaikkan UMK menjadi Rp 1,5 juta," ucap Pendi, salah seorang pengunjuk rasa.
(B.76)**