E-PAPER
ARSIP
kabar bandung
Selasa, 17 september 2013 00:12 WIB

KPU Jabar Berikan Batas Waktu Seminggu

Cabut Atribut Caleg

JLN. GARUT (GM) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat meminta seluruh calon anggota legislatif (caleg) mencopot atribut kampanye berupa baliho, spanduk, dll. KPU memberi waktu hingga minggu depan sebelum atribut kampanye yang menyalahi aturan ditertib­kan.

Menurut Ketua KPU Jawa Barat, Yayat Hidayat kepada wartawan, Senin (16/9), menga­takan, imbauan itu terkait Peraturan KPU (PKPU) No. 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Pertama atas PKPU Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye. Dalam peraturan itu disebutkan tentang pembatasan jumlah atribut kampanye yang boleh dipasang caleg, baik caleg untuk kabupaten/kota, provinsi, maupun DPR RI. Caleg tidak boleh memasang baliho dan hanya partai politik saja yang boleh memasang baliho.

"Aturan baru ini sudah ditetapkan sejak 23 Agustus lalu. Selanjutnya pada 23 September 2013 nanti atau pekan depan aturan ini mulai dilaksanakan," papar Yayat di kantor KPU, Jln. Garut, Bandung.

Untuk itu, lanjut Yayat, pihaknya meminta caleg di Jawa Barat segera mencopot atribut kampanyenya. Mereka diberikan waktu hingga minggu depan sebelum pemerintah daerah dan aparat keamanan melakukan tindakan.

Selain itu, ujarnya, spanduk para caleg itu pun hanya boleh dipasang di lokasi-lokasi yang diperbolehkan pemerintah dae­rah setempat. Sehingga bagi caleg yang akan memasang spanduk harus berkoordinasi dulu dengan pemerintah daerah.

"Kami juga sudah berkoordinasi dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk menegakkan aturan baru ini. Jika minggu depan masih ada yang spanduk yang terpasang, kita akan copot paksa," tegasnya.

Berikan tindakan

Sementara itu, menurut Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Harminus Koto untuk menegakkan PKPU itu pihaknya sudah berkoordinasi dengan pemerintah daerah, dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan aparat keamanan.

"Sesuai aturan, rekomendasi diberikan Bawaslu kepada pemerintah daerah dan aparat keamanan untuk melakukan penindakan, seperti pencabutan atau pemindahan atribut kampanye. Namun kami berharap sebelum ada tindakan dari aparat, calon bisa menertibkannya sendiri," ungkap Koto.

Ia menilai, jika caleg menurunkan atributnya sendiri, selain wujud taat terhadap aturan, tindakan itu dinilai bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada caleg yang bersangkutan.

Untuk mewujudkan demokrasi yang baik, kata Koto, diperlukan kesadaran dari seluruh pihak terhadap aturan yang telah disepakati bersama. "Jadi, tidak hanya peserta ataupun penyelenggara. Semua pihak harus bisa taat pada aturan, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan," tegasnya.
(B.96)**