E-PAPER
ARSIP
kabar jatinangor
Senin, 20 mei 2013 01:20 WIB

Caleg Golkar Dipertanyakan

SOLOKANJERUK (GM) - Pengurus kecamatan (PK) dan kader Partai Golkar dari daerah pemilihan (DP) V yang meliputi Kec. Solokanjeruk, Majalaya, Ibun, dan Kec. Paseh, Kab. Bandung mempertanyakan mekanisme perekrutan calon legislatif (caleg) DPRD Kab. Bandung periode 2014-2019. Sebab orang-orang yang baru bergabung dengan Partai Golkar bisa mencalonkan diri menjadi caleg, sementara kemampuannya masih perlu diuji.

Untuk itu, sejumlah pengurus PK dan kader partai pohon beringin tersebut mendatangi rumah anggota DPRD Kab. Bandung, sekaligus Wakil Ketua IV DPD Partai Golkar Kab. Bandung, H. Daud Burhanudin di Jalan Raya Cicalengka-Majalaya, Minggu (19/5).

Mereka juga mempertanyakan Daud yang tidak mencalonkan diri lagi menjadi caleg. Terkait persoalan tersebut, mereka mendesak Daud menanyakan langsung kepada pengurus DPD Partai Golkar Kab. Bandung.

Daud menyatakan tidak tahu menahu tentang pencalegan di tubuh Partai Golkar. Sebagai Pembina Wilayah di DP V Daud mengaku tidak dilibatkan dalam penetapan calon sementara anggota legislatif dari Partai Golkar.

"Dari beberapa calon anggota legislatif itu, baru dua orang yang sudah koordinasi dengan saya sebagai pembina wilayah. Yang lainnya, belum ada koordinasi. Bahkan, di antara calon anggota legislatif yang masuk dalam daftar calon sementara itu, ada yang belum kenal," kata Daud di hadapan para pengurus PK dan kader tersebut, kemarin.

Lima tahun mengabdi

Daud menjelaskan, dalam aturan yang sudah dibakukan atas penjaringan dan mekanisme pencalonan dari Partai Golkar itu, minimal kader sudah lima tahun mengabdi menjadi anggota partai dan terus-menerus atau tidak terputus memperjuangkan partai.

"Selain itu, kader partai tersebut harus memiliki dedikasi, loyalitas, dan tidak tercela. Selain harus ada rekomendasi dari pengurus PK dan pengurus desa. Bagi yang baru masuk menjadi kader Partai Golkar, tidak dibenarkan mencalonkan diri menjadi caleg. Soalnya, aturan itu masih tetap dan baku," katanya.

Ia juga mengungkapkan dirinya tidak mencalonkan diri lagi untuk pengaderan. Sebab Golkar milik semua kader dan masih banyak kader muda yang berpotensi menjadi anggota dewan.

Daud juga membahas peraturan dan persyaratan menjadi caleg. Di antaranya membahas tentang Pasal 19 huruf I angka 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota DPRD Provinsi, Kota/Kabupaten.
(B.105)**