E-PAPER
ARSIP
kabar bandung
Selasa, 04 juni 2013 00:49 WIB

DDI Mendukung Fatwa MUI Jatim

FATWA Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur yang menyatakan Syiah termasuk aliran sesat mendapatkan dukungan dari Dewan Dakwah Kota Bandung. Pernyataan dukungan dilontarkan Ketua Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDI) Kota Bandung, Muchsin Al-Fikri saat membuka Rapat Kerja Dewan Dakwah Kota Bandung di Aula Gedung Ad-Dakwah, Jalan Batik Halus 25, Senin (3/6).

"Geliat kelompok Syiah yang saat ini tengah membangun kekuatan, termasuk dalam bidang politik, harus betul-betul diwaspadai oleh seluruh ormas dan aktivis Islam," kata Muchsin dalam siaran pers yang diterima "GM", Senin (6/3).

Rapat kerja yang dihadiri puluhan pengurus dari seluruh kecamatan se-Kota Bandung, selain menyoroti perkembangan Syiah yang semakin mengkhawatirkan, juga membahas keberadaan aliran sesat Ahmadiyah yang hingga kini tidak jelas penyelesaiannya. Mereka kini tetap dibiarkan dengan bebas melakukan aktivitas yang bisa menodai perasaan umat Islam.

Muchsin juga menyoroti pemberian World Statesman Award dari Appeal of Conscience Foundation (ACF) yang diberikan oleh Rabbi Arthur Schneier kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Menurut Muchsin, SBY tidak pantas menerima award tersebut karena gagal melindungi perasaan mayoritas umat Islam dari upaya penodaan agama.

Khusus tentang gugatan kelompok Syiah, Dewan Dakwah Kota Bandung siap mengawal keberadaan UU Nomor 1 PNPS Tahun 1965 yang kini sedang digugat kelompok Syiah di Mahkamah Konstitusi (MK). Ia mengatakan, Dewan Dakwah mengecam sikap Syiah yang menggugat UU Penistaan Agama ini sebagai tindakan yang mencederai perasaan umat Islam.

"Persoalan mendasar, Syiah ini sudah mengubah fundamen dasar dari ajaran Islam. Jadi bukan koridor khilafiyah (perbedaan pendapat) yang bisa ditoleransi oleh para ulama. Saya menolak dikatakan melarang kebebasan orang beragama. Saya sendiri tidak peduli pada pilihan orang dalam meyakini sebuah agama. Namun ketika keyakinan tersebut mengaku Islam tapi ajarannya justru merusak Islam, maka itu termasuk penistaan dan perlu diluruskan," tegas Muchsin.

Raker juga selain membahas program kerja satu tahun, juga mengeluarkan beberapa rekomendasi baik internal maupun eksternal.
(B.82)**