E-PAPER
ARSIP
kabar bandung
Senin, 22 april 2013 00:17 WIB

Dada, "Kewenangan Pusat Tak Bisa Ditembus"

Guru Swasta Sulit Jadi PNS

WASTUKANCANA (GM) - Pemerintah daerah kesulitan meningkatkan status guru honorer yang mengajar di sekolah swasta menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS). Pasalnya, mengangkat pegawai negeri merupakan kewenangan pemerintah pusat.

Menurut Ketua Forum Komunikasi Guru Honorer Swasta Kota Bandung, M. Hasanudin, aturan hukum terkait peningkatan status menjadi CPNS saat ini belum mengakomodasi guru honorer swasta. Meski sebenarnya daerah memiliki otonomi, namun payung hukumnya berada di pusat.

"Walaupun otonomi daerah, tapi daerah enggak diberi kewenangan, hanya diberi kuota saja. Kenapa hal ini tidak bisa diotonomikan," ujar Hasanudin, usai silaturahmi guru honorer swasta di Pendopo, Jln. Dalem Kaum, Sabtu (20/4).

Paling bisa, katanya, untuk menjadi CPNS para guru honorer swasta ini mengikuti seleksi umum. "Ada jalur yang kami bisa ikuti, yakni sleksi umum CPNS," tandasnya.

Meski begitu, Hasanudin mengaku saat ini ada perbaikan kesejahteraan guru honorer yang diberikan Pemkot Bandung dalam bentuk tunjangan honor. Hal tersebut sangat membantu, karena saat ini masih ada guru honorer yang hanya mendapatkan penghasilan Rp 100.000/ bulan. "Dua tahun ini dicairkan, ini merupakan bagian komitmen dari Pemkot Bandung," tutur Hasanudin.

Tak bisa ditembus

Wali Kota Bandung, Dada Rosada mengaku ada dua masalah yang dihadapi guru honorer khususnya swasta, yakni peningkatan status dan kesejahteraan. "Payung hukumnya berada di pusat dan tidak bisa ditembus," katanya.

"Guru honorer swasta mau jadi CPNS, peraturannya ketat, kecuali jadi peserta umum enggak bawa atribut honorer, tapi sayang juga mereka 'kan sudah lama mengabdi sebagai guru," ungkapnya.

Namun, pemkot terus berupaya agar para guru honorer ini mendapatkan kesejahteraan yang layak. Tahun lalu, dianggarkan hibah untuk tunjangan guru honorer sebesar Rp 52 miliar dan tahun ini naik menjadi Rp 60 miliar. "Dari pemkot kita berupaya agar kita bisa memberikan penghargaan bagi para pendidik yang telah membangun pendidikan di Kota Bandung," tutur Dada.

Sementara Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Evi S. Shaleha mengakui, tenaga honorer kategori II tidak ada yang dari guru honorer swasta. Untuk guru honorer yang mengajar di sekolah negeri pun tak seluruhnya masuk dalam seleksi tenaga honorer kategori II ini. Karena dari 2.000 guru, hanya 652 yang masuk daftar.

"Untuk guru honorer swasta belum ada kebijakan khusus, tapi ada kebijakan lain, yakni sertifikasi guru diberikan kuota asalkan jadi guru tetap yayasan, bisa ikut sertifikasi," ungkapnya.
(B.95)**