HARGA kebutuhan pokok selama Ramadan hingga menjelang Lebaran biasanya mengalami fluktuasi yang cukup mencengangkan dan meresahkan masyarakat. Maklum, permintaan kebutuhan masyarakat menjelang dan saat Ramadan meningkat, sedangkan stoknya relatif stabil. Kondisi ini bisanya terus berlanjut hingga menjelang Lebaran.
Sabtu, 13 Maret 2010
Untuk Sistem Penanganan Kelompok Marginal yang Berkeadilan
STKS Diminta Buat Grand Design
DJUANDA,(GM)-
Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Menkokesra), Agung Laksono meminta akademisi melalui Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial (STKS) memetakan dan mengevaluasi rancang bangun fondasi sistem penanganan kelompok marginal yang berkeadilan, tepat sasaran, dan berkelanjutan.
"Sebab, berbagai program penanganan kelompok rentan dan marginal saat ini dan telah dilaksanakan, baik oleh lembaga maupun kementerian, masih parsial," ujarnya saat memberikan arahan tentang konsep sistem penanganan masyarakat marginal di kampus STKS, Jln. Ir. H. Djuanda, Jumat (12/3).
Menanggapi itu, Ketua STKS Bandung, Wawan Heryana mengatakan, untuk efektivitas, grand design tersebut akan difokuskan kepada kaum marginal yang selama ini belum tersentuh. Akibatnya secara data dan penanganan tidak maksimal. Grand design tersebut direncanakan selesai tiga bulan kemudian atau Mei 2010.
"Kalau untuk NAPZA (narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif) serta anak jalanan, datanya sudah. Sementara untuk lansia yang cacat dan anak cacat yang berada di rumahan, tidak terdata. Keengganan keluarga untuk melapor dengan alasan malu menjadi salah satu alasan," katanya.
Penanganan bencana
Sementara itu, seusai memberikan arahan, Menkokesra kepada wartawan mengatakan, penanganan bencana di Jawa Barat akan difokuskan pada penanaman pohon dan pembenahan daerah aliran sungai (DAS), terutama Sungai Citarum. Sebab, bencana di Jabar lebih banyak disebabkan ulah manusia. "Untuk bencana gempa, itu di luar kewenangan manusia. Namun, di Jabar lebih banyak banjir dan longsor. Kedua bencana itu tentu bukan karena fenomena alam, melainkan karena ulah manusia sendiri," katanya.
Untuk kepentingan tersebut, Agung mengaku telah melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, antara lain Menteri Sosial, Menteri Perumahan Rakyat (Menpera), DPRD Jabar, dan Gubernur Jabar. Sementara penanganan DAS Citarum akan dilakukan secara menyeluruh mulai dari hulu hingga hilir. "Aliran sungai dicemari sampah. Belum lagi tidak adanya pohon untuk penyerapan, mengakibatkan lumpur masuk ke sungai dan menyebabkan sedimentasi. Lihat saja airnya yang sudah tidak beroksigen. Ikan kecil saja mati, apalagi kalau dihuni ikan paus," ucapnya.
Agung juga membantah adanya keterlambatan kucuran dana untuk masyarakat yang menjadi korban bencana gempa di Pangalengan tahun lalu. Menurut Agung, dana bantuan yang dialokasikan oleh pemerintah dari dana talangan berupa block grant melalui Badan Nasional Penanganan Bencana (BNPB) sebesar Rp 1 triliun telah dicairkan. "Dana dari pusat untuk membantu masyarakat yang rumahnya rusak berat yakni Rp 15 juta/rumah dan rusak sedang Rp 10 juta/rumah. Namun untuk rumah rusak ringan, bantuan Rp 5 juta/rumah harus dikeluarkan provinsi melalui APBD," ungkapnya.
Dalam kesempatan itu, Agung juga mengumumkan nomor pengaduan bagi masyarakat jika menemukan hal-hal atau memberikan saran di bidang kesejahteraan sosial. Masyarakat tinggal menginformasikannya ke nomor 0858-80001949 melalui short message service (SMS) atau pesan singkat. "Seperti kejadian di atas, jika memang betul dana itu belum turun, silakan beri tahu kami guna ditelusuri," ucapnya. (B.107)**
