E-PAPER
ARSIP
kabar utama
Sabtu, 27 juli 2013 00:17 WIB

KPU Serahkan SK Wali Kota Terpilih

SOEKARNO-HATTA (GM) - Setelah mendapatkan putusan dari Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak gugatan enam pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandung, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandung menyerahkan surat keputusan wali kota terpilih kepada DPRD Kota Bandung.

"Hari ini, kita sudah mengirimkan surat keputusan wali kota terpilih kepada DPRD Kota Bandung selanjutnya ditindaklanjuti untuk melakukan pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandung terpilih periode 2013-2018," ujar Ketua KPU Kota Bandung, Apipudin kepada wartawan, Jumat (26/7).

Diserahkannya SK tersebut disebabkan KPU sudah memiliki ketetapan hukum Pilwalkot Bandung 2013. Karena terdapat enam pasangan calon yang keberatan dengan hasil Pilwapkot Bandung 2013, dan melakukan gugatan ke MK.

"Karena sudah memiliki keputusan hukum tetap maka kita melayangkan surat keputusan tersebut," ungkapnya.

Dengan keputusan ini, maka tugas KPU Kota Bandung untuk menggelar dan melaksanakan Pilwalkot Bandung 2013 telah selesai. Untuk pelantikan, merupakan wewenang DPRD Kota Bandung.

"Untuk penyelenggaraan pilwalkot, tugas kita sudah selesai dengan adanya putusan MK yang menolak gugatan dari enam pasangan calon," katanya.

Apipudin menjelaskan, putusan MK tesebut menunjukkan KPU Kota Bandung telah melaksanakan dan menyelenggarakan Pilwalkot Bandung 2013. Sekaligus keputusan ini menjawab keraguan pihak-pihak yang mempertanyakan kinerja KPU Kota Bandung.

"Ini tandanya kita sudah melaksanakan pilwalkot dengan baik. Jadi MK menilai kinerja kita sudah baik," terangnya.

Apipudin menyatakan, selama melaksanakan tahapan Pilwalkot Bandung 2013, pihaknya sudah melaksanakannya sesuai peraturan yang berlaku. Tidak ada kegiatan yang dilakukan tanpa berlandaskan peraturan.

Rp 56 miliar

Di tempat terpisah, DPRD Kota Bandung akan meminta pertanggungjawaban anggaran dari KPU Kota Bandung. Diharapkan pertanggungjawaban tersebut diserahkan sebelum masa jabatan KPU habis September mendatang. KPU Kota Bandung menerima anggaran Rp 56 miliar untuk dana Pilwalkot 2013.

Hal tersebut diungkapkan Ketua DPRD Kota Bandung, Erwan Setiawan, saat ditemui di Gedung DPRD Kota Bandung, Jln. Aceh, Jumat (26/7).

Dengan anggaran yang cukup besar, KPU dinilai tidak bisa bekerja maksimal dan profesional. Hal ini terlihat dari tingkat partisipasi pemilih yang hanya 56 persen lebih dan golput 42 persen lebih. Padahal anggaran untuk sosialisasi pun mencapai Rp 3,8 miliar. "Itu tidak sesuai harapan dan tak seimbang dengan anggaran. Padahal kami penuhi anggarannya dengan total Rp 56 miliar," ujar Erwan.

Saat pembahasan, kata Erwan, sebenarnya badan anggaran sempat akan memotong Rp 2 miliar-Rp 3 miliar. Namun KPU meminta untuk tidak dilakukan pemotongan. Hal tersebut dipenuhi badan anggaran. Untuk itulah, pihaknya meminta pertanggungjawaban dari KPU untuk anggaran yang telah digunakan. Tentunya anggaran pun ada sisanya, mengingat hanya satu putaran.

Selain KPU, pihaknya pun akan meminta pertanggungjawaban dari Panwaslu Kota Bandung. "Kerja panwaslu hanya nunutur bujur, saat ada temuan dibiarkan, masa ada penyebaran pamflet saat masa tenang dari salah satu kandidat dibiarkan. Saya kecewa dengan kinerja KPU dan panwas yang tidak profesional," terang Erwan.

Terlalu pagi

Saat dihubungi, Ketua KPU Kota Bandung, Apipudin mengatakan, laporan pertanggungjawaban yang diminta terlalu pagi. Mengingat aturannya, laporan diserahkan setelah selesai tahapan selama 8 bulan. Selain wali kota, laporan kegiatan dan anggaran pun disampaikan pada Menteri Dalam Negeri dan KPU Jawa Barat.

"Terhitung bulan Januari, jadi jatuhnya di bulan Agustus. Laporan tersebut diserahkannya ke wali kota dan tembusannya ke DPRD," tutur Apipudin.

Sementara Ketua Panwaslu Kota Bandung, Cecep Dudi menampik anggapan pihaknya tak bekerja maksimal. Karena setiap ada temuan selalu ditindaklanjutinya, seperti temuan admistrasi yang sudah diproses di KPU.
(B.111/B.95)**