E-PAPER
ARSIP
kabar bandung
Rabu, 03 april 2013 12:09 WIB

Lembaga yang Menutup Diri Kepada Wartawan Citranya akan Habis

JLN. WARTAWAN (GM) - Implementasi Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) masih sulit dilakukan di tingkat kabupaten kota karena menyangkut kultur yang masih sulit berubah. "Padahal lembaga-lembaga yang menutup diri kepada wartawan citranya akan habis," ungkap pakar komunikasi Deddy Djamaludin Malik pada Diskusi Keterbukaan Informasi dan Media Massa di Sekretariat PWI Jawa Barat, Jln. Wartawan, Bandung, Rabu (4/3/2013).

Katanya, implementasi undang-undang tersebut baru sebagian di tingkat kementrian dan pemerintah provinsi. "Sedangkan untuk pemerintah kabupaten dan kota kelihatannya masih perlu waktu," ujarnya.

Deddy mengatakan, problem lain dari implementasi undang-undang ini belum adanya keselarasan antara lembaga yang satu dengan lainnya."Dalam menangani masalah yang menyangkut undang-undang ini antara kemendagri, kemantrian PAN, dan kementrian kominfo juga belum selaras," ungkapnya.

Problem kita, katanya adalah undang-undang yang satu dengan yang lain yang tidak sejalan. UU KIP sudah menjelaskan kriteria yang menjadi kebijakan publik. "Penyelarasan ini perlu dilakukan karena sering undang-undang yang terahir mereduksi undang-undang sebelumnya" ujarnya.

Hal lain yang menjadi kendala implementasi undang-undang ini adalah keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh komisi informasi dan penyiaran. "Selama KIP berada di bawah kementrian komunikasi dan informasi, memang sulit meningkatkan anggarannya," ujarnya.
asd/prfm