E-PAPER
ARSIP
opini
Senin, 02 september 2013 00:08 WIB

Memperkuat Daya Saing Bangsa

Oleh : Ade Sunarya
SECARA yuridis materil Indonesia kini dihadapkan pada tantangan yang sangat penting sehubungan dengan perubahan beberapa pasal dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 (UUSPN No 20/2003) atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK), dan berlakunya undang-undang lain. Proses perubahan kebijakan negara yang tercermin dalam pembatalan beberapa pasal UUSPN tersebut perlu ditindaklanjuti dengan melakukan kajian secara rasional, konsepstual dan obyektif dan berjangka panjang agar berkesesuaian dengan amanat UUD 1945. Perbaikan yang akan dilakukan terhadap ketentuan UUSPN No 20/2003 tidak boleh terjebak pada kepentingan yang berorientasi pada politik partisan yang bersifat jangka pendek, fragmatis, dan situasional.

Sebuah gerakan revolusioner yang mulai diamati sejak awal tahun 1990-an hingga sekarang oleh David Osborne & Ted Gaebler telah menginspirasi banyak Negara untuk mentransformasikan pengelolaan sektor-sektor publik dari pendekatan birokrasi menuju pendekatan profesional. Gerakan ini juga diamati dalam pengelolaan pendidikan pada beberapa negara maju, dengan menjadikan Perguruan Tinggi (PT) sebagai korporasi yang mandiri, otonom, berorientasi mutu dan memberikan layanan prima bagi stake holder-nya. Pendekatan pengelolaan pendidikan ini menganggap perguruan tinggi bukan sekadar bagian dari birokrasi tetapi sebuah korporasi yang profesional. Menurut Osborne, universitas-universitas papan atas dunia umumnya dikelola secara profesional dalam suatu korporasi. Sebagai lembaga profesional mereka berupaya keras untuk mencapai keunggulan dan daya saing agar dapat bertahan hidup dan berkembang di arena persaingan. Sebaliknya, perguruan tinggi yang dikelola dalam lingkungan birokrasi, kurang tertantang untuk mengejar keunggulan dan daya saing, karena dapat bertahan hidup dengan bergantung pada subsidi pemerintah.

Namun, mencapai mutu dan keunggulan tidaklah mudah apalagi murah, dan institusi pendidikan memerlukan biaya yang sangat besar sehingga harus menetapkan Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) yang tinggi. Kondisi inilah yang ditengarai melahirkan gejala ketidakadilan dalam pelayanan pendidikan tinggi, karena hanya masyarakat yang mampu yang dapat mengakses pendidikan bermutu. Pandangan masyarakat ini berkembang karena adanya informasi yang menyesatkan bahwa korporasi PT menimbulkan ketidakadilan bahkan ada yang menilai sebagai "kastanisasi PT", dan oleh karena itu pandangan seperti ini perlu segera diluruskan. Sesungguhnya, korporatisasi pendidikan tidak dengan sendirinya mengejar keuntungan, tetapi diarahkan untuk mewujudkan mutu layanan yang profesional di dalam suatu persaingan sehat. Gerakan ini semakin berkembang dalam pengelolaan pendidikan tinggi di banyak Negara, terutama pada Negara-negara yang telah masuk ke dalam kelompok "emerging economies" di Asia termasuk Indonesia dan di Amerika terutama di Brazil dan Meksiko. Hal ini diamati oleh Wildavsky yang mengemukakan: "pengelolaan pendidikan tinggi mengalami perubahan mendasar menuju korporatisasi untuk menjangkau (to reach) dan menyiapkan (to prepare) mahasiswa agar memperoleh sukses dalam menjawab tantangan berbagai bentuk perubahan di dunia profesional, ekonomi, dan teknologi.

Dalam implementasi korporatisasi pendidikan, Pemerintah sangat berperan dalam menciptakan sistem subsidi yang tepat sasaran sehingga akan dapat mewujudkan pelayanan yang lebih berkeadilan. Adalah naif jika anggaran yang hampir sebesar Rp. 40 trilyun yang dialokasikan untuk pendidikan tinggi dianggap sebagai pemberian "lepas" tanpa berharap untuk kembali. Misi korporatisasi adalah mentransformasikan anggaran publik dari fungsinya sebagai subsidi menjadi penyertaan modal dalam rangka mencapai mutu pelayanan yang lebih tinggi. Transformasi pendanaan juga dilakukan dengan memperkecil subsidi untuk institusi PT, dengan melahirkan pendanaan program bantuan bagi calon mahasiswa. Oleh karena itu, mengelola pendidikan secara korporat, tidak hanya meningkatkan efisiensi dalam alokasi anggaran publik, tetapi juga mengurangi penyimpangan, mewujudkan keadilan serta memacu keunggulan dan daya saing pendidikan.

Korporatisasi pendidikan terlahir dan tumbuh subur dalam dunia profesional, dan pemerintah berperan sebagai fasilitator daripada implementor. Kebijakan korporatisasi PT telah dilaksanakan oleh umumnya negara yang kini telah memiliki universitas papan atas dunia. Bergsten dan kawan-kawan menunjukkan beberapa Negara di Asia Timur seperti Korea Selatan, Hongkong, Taiwan, dan Malaysia yang mulai mengkorporasikan perguruan tinggi dan berhasil dalam memacu mereka agar masuk ke jajaran world class university. Ini mungkin sebuah pembelajaran berharga bagi Indonesia untuk memperoleh keunggulan daya saing perguruan tinggi dalam era persaingan dewasa ini. Wallahu ‘alam bish shawab.
(Penulis, budayawan)**