E-PAPER
ARSIP
kabar padalarang
Jumat, 28 juni 2013 00:41 WIB

Pajak Hotel dan Restoran Belum Tergali

PADALARANG (GM) - Pajak sejumlah hotel yang tersebar di wilayah Kabupaten Bandung Barat (KBB) belum tergali secara optimal. Bahkan ada beberapa hotel berbintang yang ternyata masih menunggak membayar pajak. Ironisnya, sebagian dari hotel-hotel tersebut sudah menunggak pajak sejak tahun 2010 silam.

Hal itu diungkapkan Ketua Komisi B DPRD KBB, Imam Tunggara, usai melakukan kunjungan kerja ke Mataram, Lombok Tengah, Kamis (27/6). Ia menyatakan, pihak eksekutif mengakui masih belum maksimalnya perolehan pajak hotel dan restoran itu, khususnya di kawasan Lembang.

"Memang banyak hotel yang masih menunggak pajak. Ini sangat memprihatinkan. Di satu sisi, kita lagi menggenjot PAD. Tapi di sisi lain pemkab tidak tegas dalam menarik pajak tersebut," katanya.

Selain pajak hotel, lanjut Imam, pos pajak daerah lainnya yaitu pajak restoran juga belum seluruhnya tertagih. Puluhan restoran dan rumah makan di KBB diketahui masih menunggak pajak. Nilainya juga mencapai ratusan juta rupiah.

Selain kurangnya kesadaran para wajib pajak, ia menilai Pemkab Bandung Barat, dalam hal ini Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) menghadapi sejumlah kendala, sehingga jumlah tunggakan pajak daerah belum terkantongi.

"Minimnya petugas lapangan yang menagih pajak saya perhatikan sangat minim. Untuk itu diperlukan tim guna menangani masalah tersebut," katanya.

Sistem pemungutan pajak yang menggunakan pendataan secara mandiri oleh wajib pajak juga disinyalir menjadi penghambat tercapainya target capaian pajak daerah. "Sebenarnya pajak ini tidak dibebankan kepada pengusaha, melainkan kepada konsumen. Tapi ternyata masih banyak pengusaha yang tidak membayarkan pajak titipan konsumen ini," ucap politisi Partai Demokrat ini.

Tindak tegas

Imam berharap, DPPKAD menindak tegas para pengusaha hotel dan restoran yang membandel. DPPKAD patut menyampaikan surat teguran. "Jika tidak digubris atau tidak ada jawaban, para pengusaha itu harus dipanggil paksa," katanya.

Imam menyarankan DPPKAD bekerja sama dengan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) KBB untuk menagih pajak tersebut. "Coba koordinasi sama PHRI, mereka pasti mau membantu menjembatani dengan para pengusaha hotel dan restoran agar bisa membayar pajak tepat waktu," katanya.

Berdasarkan catatan "GM", tunggakan pajak restoran mencapai Rp 248 juta. Sedangkan tunggakan pajak hotel sekitar Rp 247 juta dan pajak hiburan Rp 79 juta lebih. Pihak DPPKAD sempat memberikan sosialisasi berupa imbauan dan edaran kepada para wajib pajak tersebut. Namun, hingga kini mereka masih membandel yang mengakibatkan pajak tidak terserap ke kas daerah.
(B.48)**