E-PAPER
ARSIP
kabar bandung
Selasa, 04 juni 2013 00:46 WIB

Pemkot Bandung Dapat 4 Catatan Opini WDP

WASTUKANCANA (GM) - Pemkot Bandung akan membentuk satgas pembenahan aset. Ini perlu dilakukan, mengingat masalah aset masih menjadi catatan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI 2012. Dalam LHP tersebut, Kota Bandung mendapatkan opini wajar dengan pengecualian (WDP).

Hal tersebut diungkapkan Kepala Inspektorat Kota Bandung, Koswara saat ditemui di Balai Kota, Jln. Wastukancana, Senin (3/6). Ada 4 catatan terkait opini WDP Kota Bandung. Yakni soal masalah aset, kelemahan pengendalian sistem internal penatausahaan piutang, pengendalian sistem internal sewa ranah dan bangunan, serta pengendalian sistem internal penatausahaan pertanggungjawaban hibah dan bansos.

"Catatan masih masalah aset, memang setiap tahun dikualifikasi. Jalan keluarnya ya harus melakukan inventarisasi aset, terutama dari masing-masing SKPD," ujar Koswara kemarin.

Verifikasi ini, kata Koswara harus dilakukan secara detail. Karena tak hanya berkaitan dengan masalah nilai, tapi juga kepemilikannya. "Ini merupakan pekerjaan besar karena menyangkut SKPD, terutama SKPD yang dominan asetnya seperti Disdik, Dinkes, Setda, dan DPKAD," terangnya.

Sejak tahun 2007, kata Koswara, aset ini selalu dikualifikasi BPK. Berdasarkan aktiva aktif, aset Kota Bandung ini senilai Rp 19,8 miliar dan sebagian besar terkena kualifikasi BPK. "Kita benahi aset ini dengan cara inventarisasi aset," tandasnya.

Karena itu, menurut Koswara, harus dibentuk satgas pembenahan aset. Satgas ini nantinya akan didorong Inspektorat dengan melibatkan sejumlah SKPD terkait. "Kita akan bentuk satgas ini dalam rangka action plan. Karena untuk mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian ini tergantung pengelolaan aset," tandasnya.

Sementara Ketua Komisi A DPRD Kota Bandung, Haru Suandharu mengatakan, pemkot harus melakukan evaluasi besar-besaran mengingat catatan dari BPK masih seputar aset dan piutang pajak. Selain itu manajemen tanah dan bangunan serta soal bansos dan hibah.

"Jangan lagi melakukan hal-hal biasa, harus lakukan performance dan langkah ekstra untuk mengejar opini wajar tanpa pengecualian," tandas Haru.
(B.95)**