E-PAPER
ARSIP
kabar bandung
Jumat, 05 april 2013 00:34 WIB

Pencairan BOS 2012 Tanpa Payung Hukum

MASKUMAMBANG (GM) - Komisi E DPRD Jabar menemukan penyimpangan administrasi atau maladministrasi dalam penyaluran dana bantuan operasional sekolah (BOS) baik nasional maupun provinsi tahun anggaran 2012. Pencairan anggaran BOS tanpa payung hukum, yakni peraturan gubernur (pergub) atau keputusan gubernur (kepgub).
Terkait hal ini, Ketua Komisi E DPRD Jabar, Didin Supriadin mengaku kecewa karena Pemprov Jabar telah lalai. Seharusnya semua administrasi dalam pencairan anggaran dilakukan sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

"Saya sebagai Ketua Komisi E memiliki jaringan dari berbagai pihak. Saya mengetahui bahwa pencairan BOS tanpa pergub atau kepgub itu dari pihak eksekutif juga. Saya punya banyak sumber yang kompeten. Jangan paksa saya untuk mempermalukan eksekutif. Saya hanya butuh kejujuran dari eksekutif," kata Didin kepada wartawan di kantor DPD Demokrat Jabar, Jln. Maskumambang, Bandung, Kamis (4/4).

Hingga saat ini, katanya, Komisi E belum menerima salinan pergub atau kepgub pencairan BOS. "Pasti akan saya minta aturan tersebut ketika kita raker di Pansus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur 2012. Sebab persoalan ini penting dan krusial," tegas Didin.

Menurutnya, sebagai anggota DPRD, pihaknya memiliki tugas untuk memberi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. "Kita mah sifatnya hanya mengingatkan, kalau memang ada hal yang salah tinggal diperbaiki, itulah fungsi pengawasan yang benar. Karena kita ini mewakili publik," ujar politisi dari Fraksi Partai Demokrat ini.

Selain itu, informasi adanya penyimpangan dalam penyaluran dana BOS tersebut diharapkan Pemprov Jabar dapat memperbaiki dan ke depan penyimpangan seperti ini tidak terjadi lagi. Sebab pihaknya mengharapkan seluruh program dan anggaran hendaknya dilaksanakan dengan tertib administrasi, akuntabel, transparan, dan tidak melakukan mal-administrasi.

"Terkait masalah pencairan dana BOS ini, saya tahu persis seperti apa kondisinya. Saya hanya berharap ada kejujuran dan keterbukaan dari pemprov terkait pergub pencairan BOS, agar publik dapat mengetahui, kalau memang ada kesalahan, ya akui saja, karena saya bisa membuka hal yang sebenar-sebenarnya. Jadi jangan pernah berpikir dewan tidak tahu soal ini," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jabar, Wahyudin Zarkasyi membantah bahwa pencairan BOS tanpa aturan kepgub. "Semua aturannya sudah ada. Kita tidak mungkin mencairkan anggaran tanpa aturan yang jelas," ungkapnya saat ditanya wartawan, beberapa waktu lalu.

Asisten administrasi pun membantah pencairan BOS nasional dan provinsi itu tanpa kepgub atau pergub. Pihaknya sudah memiliki aturannya.
(B.96)**