E-PAPER
ARSIP
opini
Senin, 06 mei 2013 01:23 WIB

Politik Nepotisme

Oleh : H. USEP ROMLI H. M.
Rezim Orde Baru (1966-1998), menumbuhkan krupsi, kolusi, nepotisme (KKN). Selama 32 tahun memegang tampuk pemerintahan, Presiden Suharto berhasil membangun "kiblat kekuasaan" yang rerpresif.Penuh tekanan.Namun effektif untuk melanggengkan kedudukan, melalui jalur militer (ABRI/TNI), birokrasi dan politik (Golkar), yang lazim disebut "ABG".

Prestasi dan reputasi karir, pasti terjamin jika berada dalam ketiga jalur tersebut. Seorang kolonel yang sedang bertugas aktip di Manado, misalnya, tiba-tiba dapat menjadi bupati atau walikota di sebuah ka­bupaten/kota di Pulau Jawa. Seorang ke­pa­la bagian di sebuah provinsi Sumatera, dapat saja menjadi sekertaris daerah di sebuah kabupaten Sulawesi. Atau seorang aktivis Golkar di sebuah kabupaten, mudah saja menjadi anggota DPRD di sebuah kabupaten lain. Alasannya, cukup dengan "perintah atasan" yang harus dijalankan dengan penuh dedikasi dan loyalitas.

Kondisi tersebut, berkembang secara spesifik. Mula-mula nepotisme hanya menyentuh aspek-aspek politis dan biro­kratis saja. Namun lama kelamaan, melebar ke wilayah kekerabatan. Suami, istri, anak, keponakan, ipar, dan pancakaki ke­luarga lainnya, mulai mewarnai panggung politik dan birokras, bahkan militer, era Orde Baru. Seolah-olah jatah kekuasaan hanya berkisar antara mereka yang sudah berada di jaring-jaring kekusaan itu sendi­ri. Tidak tercampuri orang luar yang dianggap "malangmang mulungmung".

Pada tahun 1994, media massa ramai memberitakan alih generasi di lingkungan ABRI (TNI). Ternyata penerima rantai regenerasi itu masih lekat dengan unsur nepotisme. Karena yang menjadi generasi pengganti itu adalah anak, menantu, adik atau ipar orang-orang dari generasi terdahulu. Mungkin hal itu mengingatkan orang akan peribahasa "air cucuran atap akaan jatuh ke pelimbahan". Atau kata orang Sunda "teng manuk teng, anak merak kukuncungan".

Hasil pemilu terakhir Orde Baru tahun 1997, menghasilkan anggota DPR/MPR yang mirip "arisan keluarga". Anak-anak Presiden Suharto, yaitu Mbak Tutut dan Bambang Trihamojo, menjadi anggota DPR/MPR. Sedangkan Tommy Suharto menjadi anggota MPR. Demikian pula sanak saudara Pak Harto,seperti Probosutejo, ikut ke Senayan. Minimal menjadi anggota DPR atau MPR yang diangkatn oleh presiden. Seperti diketahui, pada pemilu Orde Baru (1971-1997), ada anggota DPR/MPR yang diangkat. Dari 500 kursi DPR, 75 orang diangkat oleh presiden. Diisi oleh unsur ABRI (50) dan sipil non-parpol (25). Sedangkan dari 1.000 anggota MPR, 100 diangkat. Diisi unsur ABRI (50) dan Utusan Daerah (50), terdiri dari gubernur, pangdam, kapolda, kajati, dan tokoh masyarakat non-parpol yang dianggap loyal kepada pemerintah.

Gerakan reformasi, Mei 1998, berhasil menumbangkan rezim Orde Baru. Namun tidak berhasil mengikis habis KKN. Bahkan dapat dikatakan, KKN semakin menjadi-jadi selama lima belas tahun reformasi.

Menjelang pemilu 2014, KKN semakin menggejala di jagat perpolitikan nasional. Parpol parpol secara terang-terangan mengajukan bakal calon legislatif dari kalangan sanak saudara sendiri. Media massa memberitakan, caleg dari Partai Demokrat, didominasi "dinasti Cikeas". Anak, adik, ipar, kerabat Pak SBY dan Bu Ani, tampil mengisi DCS PD. Hal serupa dilakukan pula oleh partai-partai lain, baik yang sudah lama, maupun yang baru-baru. Para artis ikut pula memeriahkan DCS yang nespotik itu. Sementara, banyak kader lama malah tersingkir karena berbagai faktor. Mungkin karena tak punya hubungan darah dengan elit parpol penentu kebijakan.Mungkin karena tak punya "pembeli" posisi walaupun sudah lama mengabdi sebagai kader. Mungkin juga tak punya nama dan prestasi populer seperti para artis yang menjadi calon "karbitan".

Tak heran jika muncul sebuah humor getir di jejering sosial seperti ini :

"Ingin menjadi yatim piatu. Sudah berta­hun-tahun bung dolan dan kawan-kawan menjadi kader sebuah partai politik. Tapi belum kebagian jatah menjadi anggota legislatif. Sebab setiap pemilu yang dical0n­kan cuma orang-orang tertentu saja. Ter­utama para anggota legislatif muka lama yang sudah berulangkali duduk di kursi parlemen pusat dan daerah. Jika ada calon baru pasti berasal dari sanak keluarga para elit parpol. Padahal doktrin partai sudah dilaksanakan benar-benar oleh bung dolan dan kawan-kawan. Hampir tiap hari, ia melafalkan doktrin partai dengan suara keras di hadapan para pengurus yang berwajah sok suci.

"Partai adalah ibuku! Ketua partai adalah ayahku!"

"Nah sekarang apa cita-cita anda sebagai kader partai ?" tanya ketua suatu waktu.

Tanpa ragu, bung dolan dan kawan-kawan menjawab :

"Menjadi yatim piatu !"

Maka jadilah negara dan bangsa kita "yatim piatu" dari ahlak, solidaritas,penghargaan dan pengertian terhadap sesama, karena lebih mengutamakan nepotisme.
(Penulis, sastrawan, budayawan Sunda, dan guru ngaji di ­Limbangan)**