E-PAPER
ARSIP
kabar bandung
Jumat, 07 juni 2013 00:31 WIB

Menteri Agama Ajak Berantas Gerakan Terorisme

Rangkul Pengikut Radikalisme

DIPONEGORO (GM) - Menteri Agama, Suryadharma Ali menginstruksikan Gubernur Jabar, Ahmad Heryawan agar aparat keamanan di Jabar bekerja sama dengan Kanwil Kemenag dan organisasi kemasyarakatan (ormas) untuk memberantas gerakan terorisme di masyarakat.

Selain itu, ia berharap dalam memberantas aksi terorisme ataupun masalah radikalisme, kepolisian atau masyarakat mengedepankan dialog dan merangkul orang-orang yang disinyalir sebagai teroris atau pengikut radikalisme.

"Terorisme masih mengancam, juga dengan radikalisme. Pak Gubernur mari kita jaga Jabar bersama-sama. Melalui Pak Gubernur diharapkan aparat di Jabar bekerja sama dengan Kanwil Kemenag, organisasi kemasyarakatan untuk memberantas gerakan terorisme di masyarakat," kata Suryadharma kepada wartawan di sela-sela acara pembinaan kepada penyuluh agama Islam non-PNS Jabar di Pusdai, Jln. Diponegoro, Kota Bandung, Rabu (5/6).

Dialog ini, katanya, jauh lebih efektif daripada harus melakukan tindakan repfesif kepada para teroris. Meskipun semua langkah penanggulangan dan pencegahan terorisme harus ditempuh.

Disinggung langkah represif kepolisian terhadap para terduga teroris, ia mengatakan, bergantung kondisinya. "Itu kan harus dilihat keadaan pada waktu itu. Misalnya saat proses penangkapan itu dapat berakibat bahaya, tindakan represif oleh kepolisian mungkin perlu dilakukan," ujarnya.

Ia menilai, tindakan represif bukan langkah akhir untuk mencegah tumbuhnya terorisme dan radikalisme. Kalau bisa dirangkul, setidaknya tindakan yang radikal atau sesat itu bisa diluruskan.

Ajakan Menteri Agama tersebut dikarenakan akhir-akhir ini terjadi aksi terorisme di beberapa daerah. Bahkan belum lama ini, Markas kepolisian di Poso diserang terduga teroris.

Beberapa wilayah di Indonesia, termasuk di wilayah Jabar dijadikan tempat berkumpulnya para terorisme. Hal tersebut tentunya harus diwaspadai oleh seluruh lapisan masyarakat.

Honorarium

Dalam kesempatan tersebut, Kemenag juga menaikkan jumlah honorarium bagi 6.538 tenaga penyuluh agama non-PNS di Jabar dari Rp 150.000/bulan menjadi Rp 300.000/per bulan. Selain itu mulai tahun ini, Pemprov Jabar juga akan memberikan dana tambahan untuk honorarium tenaga penyuluh agama non-PNS menjadi Rp 1,2 juta per orang per tahun.

"Awalnya Rp 1 juta per tahun, tapi hitung-hitungan susah karena harus dibagi 12 bulan, namun alhamdulillah Pak Gubernur Jabar bilang sudah Rp 1,2 juta saja biar bulat Rp 100 ribu per bulannya," kata Suryadharma.

Mudah-mudahan dengan dinaikkannya honorarium untuk tenaga penyuluh agama non-PNS, bisa meningkatkan kinerja mereka. Dan tidak ada lagi alasan mereka untuk bekerja ala kadarnya dalam membina masyarkat.

Dikatakan Suryadharma, keberadaan tenaga penyuluh agama non-PNS dinilainya sangat penting karena mereka dapat mendeteksi dini tentang keadaan terkini di lingkungan masyarakat. Termasuk soal radikalisme dan terorisme.
(B.96)**