E-PAPER
ARSIP
kabar cimahi
Jumat, 21 september 2012 00:56 WIB

Sempadan Sungai Ditata

D. HARDJAKUSUMAH (GM) - Pemerintah Kota Cimahi akan melakukan penataan daerah sempadan sungai, terkait disahkannya perda tentang sempadan sungai. Di antara agenda dalam penataan tersebut akan dilakukan penertiban bangunan yang berdiri di area sempadan sungai.

Hal itu diungkapkan Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman Dinas Pekerjaan Umum (Dinas PU) Kota Cimahi, Agus Djoko, didampingi Kasi Sarana Indra Keryawan kepada "GM" di Dinas PU, kompleks Pemkot Cimahi, Jln. D. Hardjakusumah, Cimahi, Kamis (20/9).

Pernyataan Agus tersebut disampaikan berkaitan dengan telah disahkannya raperda sempadan sungai menjadi perda sekitar dua pekan lalu. "Sebetulnya soal sempadan sungai, sejak awal sudah diusahakan untuk ditata. Tapi dengan adanya Perda Sempadan Sungai, sekarang lebih dikuatkan lagi sehingga ini menjadi prioritas untuk menatanya, termasuk di dalamnya melakukan penertiban bangunan yang berdiri di atas sempadan sungai," ungkapnya.

Menurut Agus, program penataan sempadan sungai sekaligus penertiban bangunan di atasnya, dilakukan secara bertahap. Hal itu selain menyesuaikan dengan anggaran yang ada, juga mengingat jumlah bangunan yang berada di atas sempadan sungai cukup banyak, baik berupa rumah tempat tinggal, warung, dan bangunan tempat kegiatan atau mencari nafkah lainnya, termasuk posko milik RT/RW.

Dikatakan, dari informasi sementara, meski sebagian bangunan tersebut belum berizin (IMB), bahkan sebagian lagi telah memiliki sertifikat tanah. Sehingga menurutnya, jika akan dilakukan penatan, harus ada pembebasan tanah yang sudah menjadi hak milik tersebut.

"Untuk membebaskan tanah itu 'kan dananya tidak sedikit, belum lagi untuk anggaran lainnya. Makanya kita akan melakukannya secara bertahap," tandas Agus sambil menambahkan, bagi bangunan yang sudah ada izinnya, penatannya menunggu habis izinnya sesuai yang diatur dalam perda tersebut.

Dijelaskan, tujuan penataan tersebut agar daerah sempadan terjaga sehingga warga sekitar sungai tidak membuang sampah dan limbah rumah tangga ke sungai. Karena itu konsep hunian yang akan dikembangkan nanti, rumah-rumah yang berada di daerah sempadan sungai selain harus ada jarak tertentu dengan bibir sungai, juga rumah tersebut harus menghadap sungai.

Sosialisasi

Diungkapkan Agus, tahap paling awal setelah perda diserahkan dari Bagian Hukum Pemkot Cimahi, pihaknya akan segera melakukan sosialisasi Perda tersebut, khususnya kepada warga yang berada di sekitar sempadan sungai. Namun diakuinya, pihaknya belum memiliki data konkret jumlah rumah atau kepala keluarga pemilik bangunan tersebut.

Karena itu setelah sosialisasi, tahap berikutnya pihaknya segera melakukan pendataan bangunan di daerah sempadan sungai. Dari lima sungai besar yang ada di Kota Cimahi, tambahnya, sempadan sungai hampir menyentuh sebagian daerah kelurahan (15 kelurahan). Dari sekian titik sempadan sungai tersebut, sebagian besar sudah berdiri bangunan.

"Dari lima sungai utama yang ada di Kota Cimahi yaitu Sungai Cimahi, Cisangkan, Cilember, Cibeureum, dan Cihaur, memiliki total panjang 40,17 km, yang menyentuh hampir semua kelurahan yang ada di Kota Cimahi," papar Agus.

Sementara itu, Ketua Pansus 9 DPRD Kota Cimahi yang membahas perda sempadan sungai, Ike Hikmawati mengatakan, setelah perda tersebut disahkan, pihaknya meminta Pemkot Cimahi segera melakukan langkah-langkah pelaksanaan perda yang merupakan inisiatif dewan tersebut.

"Proses implementasi perda ini tentu mulai dari sosialisasi hingga implementrasinya, dan mudah-mudahan perda ini bisa berwibawa," katanya.
(B.35)**