E-PAPER
ARSIP
kabar jatinangor
Kamis, 03 oktober 2013 00:07 WIB

Buruh Desak DP dan Pemkab Bandung Sepakat

UMK 2014 Rp 2 Juta

SOLOKANJERUK (GM) - Lebih dari 100 buruh yang merupakan perwakilan perusahaan industri tekstil dan garmen di wilayah timur Kab. Bandung, Rabu (2/10), melakukan audiensi dengan Dewan Pengupahan (DP) Kab. Bandung di So­reang. Dalam audiensi ini pa­ra buruh yang tergabung dalam Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSPSI) Kab. Bandung menuntut kesepakatan DP Kab. Bandung dan Pemkab Bandung agar upah minimum kabupaten (UMK) Bandung 2014 tidak kurang dari Rp 2 juta. Sebelumnya Rp 1.338.333 pada tahun 2013.

Ketua DPC FSPSI Kab. Bandung, Adang mengatakan, audiensi juga upaya memberikan masukan data dari hasil survei serikat pekerja dalam menentukan besaran kebutuhan hidup layak (KHL).

"Nantinya, hasil survei KHL itu akan digunakan dasar untuk menentukan besaran UMK 2014 mendatang. Mumpung masih dalam proses pembahasan UMK di tingkat DP Kab. Bandung," kata Adang kepada "GM", kemarin.

Menurutnya, dari hasil survei KHL yang sudah dilakukan FSPSI Kab. Bandung, tidak kurang dari Rp 2 juta. Hasil survei yang mencapai angka jutaan rupah itu, diharapkan bisa menjadi pertimbangan dan masukan DP dalam menetapan besaran UMK Bandung 2014 mendatang.

"Dengan begitu, kami berharap kepada DP agar penetapan UMK Bandung 2014 tidak kurang dari Rp 2 juta. Data hasil survei KHL sebesar itu, sudah ada dalam bekas dan disampaikan ke DP," katanya.

Jauh dari KHL

Adang menjelaskan, besaran angka hasil survei itu mengacu pada 60 item yang menjadi sasaran survei lapangan di sejumlah pasar di Kab. Bandung. Untuk itu, para buruh berharap ada kenaikan UMK. Mereka menilai UMK Bandung 2013 sebesar Rp 1.338.333 jauh dari KHL.

"Padahal, kami sebelum ada penetapan UMK 2013 sebesar Rp 1,3 juta, sudah mengusulkan pada DP antara Rp 1,5 juta hingga Rp 1,6 juta," katanya.

Adang juga menegaskan, para buruh melakukan audiensi untuk mempertanyakan perkembangan hasil survei KHL yang dilakukan DP Kab. Bandung. "Hasil survei DP itu juga akan dijadikan acuan nilai untuk menentukan besaran UMK mendatang," katanya.

Menurutnya, usulan kenaikan menyusul tingginya kebutuhan sehari-hari sebagai imbas kenai­kan harga bahan bakar minyak (BBM) beberapa bulan silam.

"Yang paling terasa saat hendak berangkat kerja atau beli BBM. Untuk full tank Rp 20.000. Sebelumnya, kurang dari itu," katanya.

Menurutnya, keluhan para buruh diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan DP dan pemerintah dalam menetapkan UMK tahun mendatang. "Kami tidak berharap DP menetapkan UMK yang jauh dari harapan para buruh. Sebab bisa mengundang aksi demo," katanya.
(B.105)**