E-PAPER
ARSIP
kabar bandung
Rabu, 08 mei 2013 00:46 WIB

Diikuti 20 Kepala SMA dan SMK

Usai UN Melancong ke Jepang

BLK FACTORY (GM) - Usai menggelar Ujian Nasional (UN), 20 kepala SMA dan SMK Kota Bandung melancong ke Jepang selama 10 hari sejak Senin (6/5). Diduga, para kepala sekolah ini menggunakan dana sekolah.

"Kami sebenarnya tidak keberatan mereka pergi ke Jepang jika memang sudah direncanakan sebelumnya. Tetapi hal itu ternyata tidak ada dalam rencana anggaran kegiatan sekolah (RAKS). Sedangkan mereka menggunakan dana RAKS yang berasal dari SPP (sumbangan pembangunan pendidikan) dan DSP (dana sumbangan pembangunan).

Beberapa kepala sekolah yang berangkat di antaranya Kepala SMAN 5, SMAN 9, dan SMK 4 Kota Bandung," ungkap Ketua Forum Orang Tua Siswa Kota Bandung, Dwi Soebawanto kepada "GM", Selasa (7/5).

Selain kepala sekolah, keberangkatan ke Jepang juga mengikutsertakan sejumlah pengawas. Diungkapkan Dwi, tujuan kepergian para kepala sekolah tersebut ke Jepang juga tidak jelas. Karena kepergiannya diduga tanpa dikomunikasikan terlebih dahulu dengan komite sekolah.

"Apakah mereka akan studi banding, menjajaki sister school, tugas negara, atau hanya sekadar jalan-jalan, ini yang tidak kami ketahui. Karena memang tidak transparan," tutur Dwi.

Dugaan adanya penggunaan dana sekolah diketahui setelah ada salah seorang kepala sekolah mengambil uang sebesar Rp 22,5 juta dari dana sekolah. Bukan hanya itu, jelang keberangkatan, kepala sekolah tersebut kembali mengambil uang sebesar Rp 5 juta. "Dan itu tanpa sepengetahuan komite sekolah," tegasnya.

Karena itu, lanjut Dwi, Fortusis Kota Bandung mengaku sangat menyesalkan kepergian para kepala sekolah tersebut ke Jepang. Jika memang ingin melakukan kunjungan ke luar negeri atau ke luar daerah, Dwi berharap,kegiatan tersebut direncanakan dan masuk dalam RAKS. Sehingga kegiatan tersebut bisa dianggarkan. Dengan demikian, kegiatan kunjungan tersebut bisa lebih dipertanggungjawabkan.

"Kejadian seperti ini seperti selalu terulang setiap tahunnya. Dan selalu tidak dianggarkan dalam RAKS. Seharusnya hal itu tidak boleh terjadi," tutur Dwi.

Sementara itu, terkait keberangkatan para kepala sekolah tersebut, "GM" belum bisa memperoleh komentar Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung, Oji Mahroji.
(B.98)**