E-PAPER
ARSIP
kabar padalarang
Jumat, 18 oktober 2013 00:05 WIB

Wacana Desa Menjadi Kelurahan Mulai Digulirkan

BATUJAJAR (GM) - Melihat potensinya, sejumlah desa yang berada di wilayah perkotaan Kabupaten Bandung Barat (KBB), statusnya sudah layak diubah menjadi kelurahan. Kelayakan itu berdasarkan hasil kajian akademis oleh sejumlah perguruan tinggi seperti Universitas Padjadjaran (Unpad) dan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).

"Kajian akademis sudah dilakukan. Ha­silnya ada beberapa desa yang bisa ber­ubah menjadi kelurahan, walaupun kami belum secara resmi mengajukan ke DPRD," jelas Kepala Badan Pemberda­yaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) KBB, Kusnindar di Batujajar, Kamis (17/10).

Kusnindar mengatakan, beberapa desa yang layak menjadi kelurahan itu di anta­ranya Desa Tanimulya, Gadobangkong, Cimareme, Ngamprah, dan Mekarsari di Kecamatan Ngamprah. Kelayakan desa-desa tersebut menjadi kelurahan dengan melihat faktor luas wilayah, dekat de­ngan pusat pemerintahan, jumlah penduduk, dan masyarakatnya yang secara pendidikan dan penghasilan sudah maju.

"Tidak hanya di Ngamprah, di Pada­larang, Batujajar, dan Lembang juga ada beberapa desa yang layak jadi kelurahan," tambah Kusnindar.

Meskipun demikian, Kusnindar ber­pendapat, perubahan status desa menjadi kelurahan itu belum terlalu urgen. Namun ke depan, perubahan status desa itu harus dilakukan. Salah satu pertimbangannya adalah letaknya yang berdekatan dengan kantor pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.

"Jika desa-desa di sekelilingnya diubah menjadi kelurahan, selain bakal menjadi pintu gerbang utama menuju ibu kota pemerintahan, akses administrasi tugas dan tanggung jawab menjadi lebih mudah lantaran wilayah kelurahan akan dipimpin seorang PNS," katanya.

Untuk merealisasikan perubahan status desa menjadi kelurahan, kata Kusnindar, diperlukan dukungan APBD yang cukup besar. Saat ini, ia masih melihat jika APBD KBB dengan berbagai program prioritasnya, belum cukup untuk meng-cover kebutuhan jika beberapa desa berubah status menjadi kelurahan.

"Selain itu harus ada proses pembahasan dan persetujuan di dewan. Prosesnya hampir sama manakala Kecamatan Saguling dibentuk dan dimekarkan dari Kecamatan Batujajar," katanya.

27 pilkades

Dalam kesempatan itu, Kusnindar juga mengungkapkan soal pemilihan kepala desa (pilkades) di KBB sepanjang tahun 2013. Dikatakannya, dari 73 pilkades tinggal 27 desa yang belum melaksana­kannya. Ditargetkan, seluruh pilkades sudah terlaksana sebelum akhir tahun.

"Artinya diprediksi bakal akan ada dua kali lagi pelaksanaan pelantikan kepala desa oleh bupati. Beberapa waktu lalu ada sebelas kepala desa yang dilantik," tuturnya.
(B.84)**