E-PAPER
ARSIP
kabar bandung
Selasa, 20 agustus 2013 00:44 WIB

Warga Stasiun Barat Demo Tolak Penggusuran

STASIUN (GM) - Puluhan warga Stasiun Barat RT 03/RW 02 Kel. Kebonjeruk, Kec. Andir, Kota Bandung melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor PT KAI Daop 2, Jln. Stasiun Barat, Senin (19/8). Mereka menolak penggusuran yang dilakukan PT KAI Daop 2 terhadap bangunan dan gedung yang mereka tempati selama ini.

Menurut koordinator aksi, Johan, pada 21 Juni 2013, PT KAI Daop 2 Bandung mengirimkan surat perintah pengosongan bangunan dan gedung pada warga Stasiun Barat RT 03/RW 02 Kel. Kebonjeruk, Kec. Andir. PT KAI beralasan pengosongan ini untuk program penataan di daerah Stasiun Barat Kota Bandung. Dan PT KAI mengklaim tanah yang ditempati warga itu merupakan milik mereka.

"PT KAI tiba-tiba mengirimkan surat pengosongan, padahal mereka tidak memiliki hak sama sekali atas tanah yang kami tempati. Padahal dulu tahun '60-an, tanah tersebut merupakan tanah kosong dan kami telah mendapatkan izin dari Pemkot Bandung," ujar Johan, kemarin.

Karena itulah, Johan menilai tidak ada hubungan hukum antara PT KAI Daop 2 Bandung dengan warga RT 03/RW 02 Kel. Kebonjeruk, Kec. Andir. Terlebih warga selalu membayar pajak bumi dan bangunan. Warga sudah berada di lahan tersebut sejak 1953 dan kios ada sejak 1968. Saat ini terdapat 57 rumah dan 38 di antaranya kios. "Saat ini, kita berpikir bagaimana kita tetap bisa bertahan," ungkap Johan.

Sementara Kahumas PT KAI Daop 2 Bandung, Jaka Jakarsih mengatakan, wilayah sebelah barat dan timur Stasiun Bandung akan ditertibkan dari kios-kios untuk penataan parkir. "Pada prinsipnya mereka menyewa, tapi sudah habis dan tidak diperpanjang. Itu akan kami tata untuk lahan parkir," ujar Jaka saat ditemui di kantornya, kemarin.

Lahan tersebut, ditegaskan Jaka, merupakan aset PT KAI. "Kami punya dokumen kepemilikan lahan tersebut sebagai aset PT KAI. Kalau ada yang mengaku punya dokumen, bisa kita selesaikan melalui jalur hukum," tandasnya.

Penertiban akan dilakukan dan warga diberi batas waktu. "Batas waktunya bervariasi, ada yang hari ini dan sebagian lagi akhir bulan ini," tandasnya. Jaka menambahkan, PT KAI menawarkan kompensasi biaya pembongkaran.
(B.95)**